CARAPANDANG – Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menilai kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),  Bahlil Lahadalia yang menghentikan LPG 3 Kg dijual oleh pengecer merupakan kebijakan yang tidak pro rakyat.

Menurutnya kebijakan tersebut membuat rakyat kesulitan  untuk mendapatkan gas LPG 3 Kg. Sehingga masyarakat  harus antri panjang dan berburu untuk mendapatkan barang tersebut.

"Sebagai menterinya Prabowo, Bahlil harus pro rakyat sebagaimana Prabowo," ujarnya di Jakarta, Senin, 3 Februari 2025.

Muslim menilai kebijakan Menteri Bahli tidak hanya membuat gaduh tapi juga menyengsarakan rakyat. Sehingga menurutnya Menteri Bahlil sangat layak untuk  ditendang Presiden Prabowo Subianto dari Kabinet Merah Putih (KMP).

Selanjutnya dia juga memiliki pandangan, bahwa kebijakan Bahlil tentang LPG 3 Kg ada agenda tersembunyi, yakni untuk menggembosi kepemimpinan Prabowo yang pro rakyat.

Maka itu, dia menyarankan agar Presiden Prabowo bersikap tegas kepada para pembantunya yang tidak sejalan dengan garis  perjuangannya. Sudah jelas, bahwa Presiden Prabowo adalah sosok pemimpin yang pro rakyat.

"Kalau menteri pembantu presiden tak mau diatur dan melawan, ya copot saja," tegasnya.