CARAPANDANG –  Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham merespon wacana reshuffle kabinet Merah Putih  yang saat ini hangat diperbincangkan publik. Menurutnya keputusan mengenai reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Sehingga sepenuhnya diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. 

"Sekali lagi masalah reshuffle atau tidak reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden,” ujarnya di Jakarta, Jumat 7 Februari 2025.

Menurutnya , Presiden sebagai pemegang hak prerogatif dalam pemerintahan, tentunya dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang mendalam.  “Tetapi apa yang tampak kalau saya misalkan dan Pak Prabowo selalu bicara, saya sangat menghargai pemimpin yang patriotik,” kata Idrus.

Terkait Bahlil yang masuk radar menteri terkena reshuffle, menurut Idrus, kebijakan Bahlil sebagai menteri ESDM yang melarang gas LPG 3 kg dijual di tingkat pengecer adalah bagian dari menjalan visi dari Presiden Prabowo yang menghendaki agar subsidi dinikmati oleh rakyat kecil.  Jika kebijakan tersebut akhirnya menuai polemik di masyarakat, Bahlil yang juga  Ketua Umum Partai Golkar itu juga merespon dengan cepat dan dirinya juga tidak menghindar dari masalah. 

"Pak Bahlil sebagai pemimpin tidak melempar tanggung jawab, dia mengatakan, saya tanggung jawab, karena masalah dari rakyat Pak Bahlil tidak pergi ke mana-mana tetapi mendatangi rakyat. Kan ini yang susah. Biasanya kan melempar ya dalam arti cuci tangan, Pak Bahlil tidak cuci tangan,” jelasnya.