CARAPANDANG - Parlemen yang dikuasai oposisi di Korea Selatan mengesahkan anggaran negara untuk tahun 2025 sebesar 673,3 triliun won (Rp7,4 kuadriliun). Dana ini telah dipangkas dari proposal awal pemerintah sebesar 677,4 triliun won (Rp7,5 kuadriliun).

Pengesahan ini dilakukan pada Selasa (10/12/2024) tanpa kesepakatan dengan Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa dan pemerintah. Ini menjadi pertama kalinya parlemen meloloskan anggaran tanpa persetujuan kementerian pemerintah atau dialog antarpartai, dilansir dari Reuters.

Pemangkasan anggaran mencakup dana cadangan pemerintah, biaya bunga, serta dana rahasia untuk kantor presiden, jaksa, dan auditor. Presiden Yoon Suk Yeol sebelumnya memberlakukan dekrit darurat militer akibat kebuntuan dengan oposisi terkait anggaran memicu krisis konstitusional.

Ketua Partai Demokrat, Lee Jae-myung, menyatakan bahwa pengesahan cepat diperlukan untuk menyelesaikan ketidakpastian dan krisis saat ini. Namun, pemerintah memperingatkan bahwa pemotongan ini dapat melumpuhkan fungsi dasar pemerintah.

Pemotongan ini juga dapat menghambat respons terhadap tantangan eksternal, dan menunda kebijakan untuk usaha kecil serta masyarakat rentan. Ketua Parlemen Woo Won-shik menyatakan bahwa pemerintah tidak kooperatif selama proses konsultasi.

Ia meminta agar rancangan anggaran tambahan untuk 2025 segera disiapkan. Partai Demokrat berpendapat dana tambahan dapat diusulkan di kemudian hari untuk memenuhi kebutuhan mendesak.