Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak segenap insan pers untuk memperingati Hari Pers Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2025 dengan menghadirkan pemberitaan yang berimbang serta mencerdaskan bangsa dan menjaga keharmonisan demokrasi Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur, Selasa (3/12/2024). Rencananya Prabowo akan menghadiri beberapa agenda di NTT.
Penghargaan tersebut diterima oleh Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hilman Latief. Dalam sambutannya, Hilman menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dengan terselenggaranya Rakornas dan Grand IKADI Award 2024. Pada saat yang sama, Hilman berterima kasih kepada IKADI yang telah memberikan penghargaan kepada Muhammadiyah.
Organisasi Muhammadiyah membentuk badan usaha strategi dan operasi yang ditugaskan secara khusus untuk mengelola konsesi tambang yang difasilitasi oleh pemerintah.
Anderyan menganggap langkah ini sebagai bentuk toleransi antarumat beragama dan penghormatan kepada umat Katolik yang beribadah, mengingat tidak semua bisa hadir langsung.
Dalam konteks hubungan antar agama, kunjungan Paus menandakan pentingnya Indonesia serta komitmen Paus untuk mengembangkan dan memperkuat hubungan Katolik dengan dunia Islam
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menyatakan komitmen untuk memperhatikan aspek lingkungan dan sosial masyarakat sekitar dalam pemberian izin pengelolaan tambang oleh pemerintah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan organisasi keagamaan Muhammadiyah segera mendapatkan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B)
Abdul Mu'ti mengaku sulit memahami langkah dan keputusan DPR RI yang menggulirkan pembahasan RUU Pilkada dan menganggap mereka tak menghormati MK serta tak mematuhi Undang-Undang.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah merespons keras terkait dugaan larangan penggunaan jilbab bagi Paskibraka 2024. Hal itu dinilai mencederai semangat Pancasila dan termasuk tindakan diskriminatif.