Politisi perempuan PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa dalam Pasal 47 UU TNI yang direvisi, tentara aktif hanya boleh mengisi jabatan sipil di 14 kementerian/lembaga (K/L).
Mamun Murod mengatakan bahwa akar permasalahan yang dihadapi Indonesia sejatinya ada pada sistem politik. Hal itu dapat dilihat dari pelaksanaan pemilu yang semakin liberal.
Mendagri mengatakan bahwa partai politik yang mengusung hanya sebagai kendaraan. Sehingga tidak tepat jika kepala daerah menjadi petugas partai politik yang mengusungnya.
Partai oposisi utama yang berhaluan liberal, Partai Demokrat, dan lima partai kecil lainnya mengajukan RUU tersebut agar jaksa independen dapat menyelidiki dugaan bahwa Yoon dan Kim terlibat dalam manipulasi opini publik yang ilegal selama pemilihan presiden 2022, yang membuat Yoon terpilih sebagai presiden.
Pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Ardli Johan Kusuma mengatakan bahwa penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mempengaruhi kondisi perpolitikan nasional.
Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono menyampaikan komitmen Indonesia untuk menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif. Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Kerja perdana dengan Komisi I DPR membahas program kerja 100 hari.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan politik kotor merusak Asia Tenggara dan negaranya yang merupakan reaksi pertamanya terhadap pernyataan dari wakil presidennya, Sara Duterte.
Tidak hanya pecah kongsi, Sara Duterte bahkan mengancam akan menghabisi nyawa Bongbong Marcos jika dia terbunuh. Ancaman Sara Duterte memicu memanasnya tensi politik di Filipina.
Chico Hakim menyayangkan pernyataan Menteri Perumahan Maruarar Sirait, bicara hal sensitif suku agama dan ras (SARA) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.