Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) ikut mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi calon presiden (capres) dalam ajang Pilpres 2024.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meyakini perbedaan pandangan dan pilihan politik pada Pemilu 2024 tidak akan menimbulkan perpecahan di antara masyarakat karena kuatnya tali persaudaraan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang telah ditetapkan sebagai bakal capres usungan PDI Perjuangan, menegaskan dirinya siap melanjutkan kerja besar Presiden Joko Widodo jika menang Pilpres 2024.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu’ti menyatakan organisasi keagamaan juga bertanggung jawab untuk turut menjaga kualitas pemilihan umum (pemilu) di Indonesia.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan sangat berat meninggalkan Partai Gerindra untuk bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengajak pengurus Muhammadiyah, terutama Muhammadiyah Jakarta Selatan, untuk mengingatkan masyarakat agar menggunakan hak pilih secara benar pada hari pemungutan suara Pemilu 2024.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengingatkan keterlibatan perempuan dalam ruang politik, agar jangan sekadar menjadi pemenuhan kuota, namun harus disertai dengan bekal kualitas diri.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon soal perbedaan pendapatnya dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster soal penolakan Timnas Israel di Piala Dunia U-20 yang sebelumnya digadang-gadang akan digelar di Indonesia.
PDI Perjuangan (PDIP) merasa keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 dapat dijadikan sarana pelatihan mental punggawa Garuda Muda agar lebih baik.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengatakan berdasarkan hasil pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilu 2024 pada 12 Februari-14 Maret 2023 menemukan sebanyak 20.655 personel TNI/Polri masuk dalam daftar pemilih.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md akhirnya membuka secara terang-terangan penyebab Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati keliru dalam memberikan jawaban ke publik, termasuk ke Komisi XI DPR, terkait transaksi janggal di kementeriannya senilai Rp 349 triliun.