ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,4 persen.

Sementara itu, ULN pemerintah juga mengalami penurunan, namun tidak sedalam penurunan ULN swasta. Posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan II 2023 tercatat sebesar 192,5 miliar dolar AS, turun dari 194, miliar dolar AS pada triwulan I.

Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh 2,8 persen yoy. Penurunan posisi ULN pemerintah secara triwulanan disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman luar negeri dan global bond yang jatuh tempo.

Sementara itu, penempatan investasi portofolio di pasar surat berharga negara (SBN) domestik meningkat seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan untuk mendukung upaya pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian perekonomian global.

Dukungan ULN tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,0 persen); jasa pendidikan (16,8 persen); konstruksi (14,2 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (10,1 persen).

Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah.