CARAPANDANG – Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan meminta kepada pemerintah agar mempertimbangkan kebijakan penghapusan kuota impor khususnya untuk komoditas beras.

Sebab, pihaknya menemukan beberapa gudang beras di Indonesia terdapat beras impor yang melebihi kuota hingga membusuk di gudang Bulog.

Daniel mengatakan bahwa praktik ini terbukti merugikan petani lokal, terlebih saat impor dilakukan bersamaan dengan masa panen raya. 

Politikus PKB ini juga mengatakan bahwa kuota impor juga sebagai bentuk diskriminasi terhadap negara pemasok dan importir.

"Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen akhir harus menanggung mahalnya harga pangan akibat sistem yang tidak adil tersebut," katanya kepada wartawan, Jumat, 11 April 2025.

Daniel membenarkan memang selama ini praktik kuota impor memiliki banyak celah dan berpotensi membahayakan sektor pertanian serta ketahanan pangan nasional. Berdasarkan evaluasi dan diskusi, sistem kuota impor terbukti tidak efektif dan menjadi sumber persoalan struktural yang berlarut-larut.

“Kebijakan kuota impor selama ini telah digunakan secara diskriminatif, membuka ruang besar bagi kartel impor, serta menjadi ladang subur bagi praktik jual-beli kuota yang berujung pada kerugian petani dan konsumen,” tutupnya.

Berdasarkan penemuan Ombudsman, kuota impor kerap kali disalahgunakan. Tidak hanya diperjualbelikan secara ilegal, kuota yang seharusnya menjaga stabilitas pasokan dan harga justru kerap berlebihan.