CARAPANDANG - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta pemerintah untuk berhati-hati soal rencana penghapusan kuota impor. Sebab, penghapusan kuota impor akan berdampak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tanah air. Menurutnya pemerintah harus melindungi dan mendukung secara nyata bagi para pelaku UMKM.
"Negara wajib hadir melindungi pelaku usaha lokal dan memastikan keberlangsungan ekonomi yang adil dan berdaulat. Dibutuhkan pengawasan ketat dan keberpihakan nyata agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang bagi perekonomian nasional," kata Novita di Jakarta, Jumat, 11 April 2025.
Jika pemerintah menerapkan penghapusan kuota impor tanpa adanya pengawasan, ini akan berdampak negatif serta melemahkan UMKM. Sebab, "tsunami” produk impor berisiko memicu persaingan tidak sehat, mematikan industri lokal, dan menciptakan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang lebih masif.
Maka itu, pemerintah perlu menetapkan langkah-langkah tegas untuk melindungi para pelaku UMKM, misalnya dengan memberikan subsidi dan insentif kepada UMKM agar tetap kompetitif, mendorong kampanye nasional untuk mempromosikan produk lokal.
Kemudian, pemerintah juga bisa menyediakan pelatihan digital dan pemasaran sebagai program advokasi UMKM, menetapkan standar mutu impor untuk menyaring barang berkualitas rendah, hingga menyusun regulasi jelas atas jenis produk yang boleh diimpor, khususnya bahan pokok atau baku yang belum diproduksi dalam negeri.
