Ketiga, daerah dengan seluruh kandungan kekayaan di dalamnya betul-betul dipergunakan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945, yakni bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dalam menjalin kerja sama dan membuka peluang investasi dengan pihak manapun baik domestik maupun asing, kata Haedar, hendaknya berada dalam koridor konstitusi tersebut.
Para kepala daerah diminta menjauhi kebijakan dan kerja sama yang merugikan kepentingan daerah dan rakyat serta masa depan Indonesia. Utamakan kesejahteraan warga dan kondisi lingkungan setempat.
Kemiskinan, kesenjangan sosial, gizi buruk, stunting atau tengkes, dan berbagai masalah yang dihadapi warga masyarakat penting menjadi perhatian utama.
Keempat, para kepala daerah harus "selesai" dengan dirinya dan bertekad sepenuh jiwa-raga untuk berkhidmat bagi kepentingan rakyat Indonesia.
Karena itu, mereka diminta menjauhi segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, baik terselubung maupun terbuka.
"Jalankan efisiensi sebagaimana telah menjadi political will dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Segala bentuk mobilitas termasuk kunjungan kerja mesti memperhatikan asas efisiensi dan tidak bersifat pemborosan. Bagi rakyat uang seribu rupiah itu sangatlah berguna, sehingga penting para pimpinan daerah bersikap simpati, empati, dan peduli," ucapnya.
