DPR RI Sahkan RUU APBN 2024 Jadi Undang-undang
Wakil Ketua DPR, Lodewijk F Paulus mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 menjadi Undang-Undang. Hal ini diputuskannya dengan persetujuan para anggota DPR dari sembilan fraksi dalam Rapat Paripurna DPR.
Rapat Paripurna DPR RI Setujui RUU Wantimpres Menjadi Undang-undang
Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2045 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres menjadi undang-undang.
Periode 2019-2024, DPR RI Sahkan 63 RUU Jadi Undang-undang
Dalam periode sidang terakhirnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 2019–2024 telah mengesahkan 63 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang (UU).
Airlangga Hartarto: Inggris Agar Bersikap Adil Terhadap Undang-Undang Uji Tuntas
Hal itu Ia sampaikan saat bertemu dengan Menteri Negara untuk Iklim, Lingkungan dan Energi Inggris Richard Henry Ronald di London, Inggris.
DPR RI Setuju RUU Desa Menjadi Undang-undang
Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang.
Jokowi Tegaskan Aturan Kampanye Diatur Undang-Undang
diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Peradilan Eropa Nyatakan FIFA dan UEFA Langgar Undang-undang
Asosiasi sepak bola Eropa (UEFA) merespons soal wacana Super League yang muncul kembali setelah adanya putusan dari Pengadilan Eropa.
China Desak AS Cabut Undang-Undang Perdagangan di Taiwan
China mendesak pihak Amerika Serikat (AS) untuk mencabut apa yang disebutnya sebagai Inisiatif AS-Taiwan tentang Undang-Undang Implementasi Perjanjian Perdagangan
Sah! DPR RI Sahkan RUU Kesehatan Jadi Undang-undang
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Kesehatan (RUU Kesehatan) menjadi undang-undang pada rapat paripurna ke-29 masa sidang V tahun 2022- 2023, Selasa (11/7/2023).
KPU: Pemilu Adalah Konflik Yang Diatur Undang-Undang
Kalau ada pihak yang mengatakan “Pemilu itu Konflik” ya betul. Kami tidak bantah, tapi kami menyebutkan sebagai regulation conflict (konflik yang diatur). Kenapa karena penyelenggaraan pemilu diatur dalam UU dan kami diberi kewenangan aturan teknis
Page 1 of 1
