Pembukaan lowongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 menjadi solusi dalam penyelesaian tenaga honorer. Formasi PPPK sudah ditetapkan sebesar 1.031.554 dari total 1.280.547 formasi CASN 2024.
Pemerintah memastikan tenaga non aparatur sipil negara atau honorer tidak bisa diangkat secara otomatis menjadi Pegawai Pemerintah dengan Pemerintah Kerja (PPPK). Honorer harus mengikuti seleksi seperti pelamar lain yang akan diselenggarakan pada tahun ini.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) turut merespons rencana pemerintah untuk menghimpun dana melalui Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan menegaskan menolak aturan tersebut.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi X Mujib Rohmat mengemukakan sejumlah penyebab guru honorer tidak kunjung diangkat menjadi guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas memastikan tidak akan ada PHK massal bagi tenaga honorer dalam waktu dekat.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) meski ada perubahan skema tenaga non aparatur sipil negara (ASN) alias honorer.
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) agar sebanyak 6.141 guru honorer lolos passing grade diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja