KPK: 50 Menteri dan Wamen Belum Sampaikan LHKPN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, sebanyak 50 menteri dan wamen belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
KPK Bakal Cek Ulang LHKPN Uya Kuya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengecek Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik anggota DPR periode 2024-2029 Surya Utama alias Uya Kuya.
KPK Pastikan Nagita Slavina Boleh Terima Endorsement Asalkan Raffi Ahmad Transparan Lapor LHKPN
Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan memastikan bahwa Nagita Slavina, istri Raffi Ahmad, masih boleh menerima endorsement atau mengiklankan produk tertentu.
KPK Ingatkan Para Pejabat Baru Laporkan LHKPN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan para pejabat penyelenggara negara yang baru dilantik untuk memenuhi kewajiban menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
KPK Catat 99,32% Caleg Terpilih Telah Lapor LHKPN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan bahwa 20.325 dari 20.463 calon legislatif (caleg) yang terpilih telah memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN, mencapai 99,32% per tanggal 9 September 2024 pukul 12.00 WIB.
KPU Cek 107 Bakal Calon Kepala Daerah yang Belum Lengkapi LHKPN
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa kelengkapan LHKPN masih diteliti hingga penetapan pasangan calon pada 22 September 2024.
Jadi Menteri ESDM, Ini Kekayaan Bahlil Tercatat di LHKPN
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru, Bahlil Lahadalia, memiliki kekayaan senilai Rp310.420.076.693. Bahlil menggantikan posis Arifin Tasrif dari Menteri ESDM.
Caleg Terpilih Belum Serahkan LHKPN Terancam Tidak Dilantik
Idham Holik menegaskan bahwa calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilihan Umum 2024 yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi terancam tidak dilantik.
KPK Mewajibkan Caleg Lapor LHKPN
KPK mengatakan calon anggota legislatif (caleg) wajib mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau yang bersangkutan tidak bisa dilantik
KPK Dukung Rencana Syarat Deklarasi Kepatuhan Pajak dan LHKPN bagi Capres dan Cawapres Pemilu 2024
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung rencana syarat deklarasi kepatuhan pajak dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ingin berkontestasi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Page 1 of 1
