Ketua DPR: UU TNI Baru Larang Tentara Berbisnis dan Berpolitik Praktis
Politisi perempuan PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa dalam Pasal 47 UU TNI yang direvisi, tentara aktif hanya boleh mengisi jabatan sipil di 14 kementerian/lembaga (K/L).
Mahfud Nilai UU TNI Baru Tidak Mengembalikan Dwifungsi ABRI
Mahfud MD menilai bahwa hasil dari revisi UU TNI ini justru memberikan penguatan terhadap konsep yang sudah lama ada.
Komisi I DPR: RUU TNI Terapkan Supremasi Hukum dan Sipil
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menekankan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menerapkan supremasi hukum dan sipil berkaitan dengan posisi TNI dalam RUU tersebut.
Amankan Demo RUU TNI, 5.021 Personil Gabungan Dikerahkan
Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum
Komitmen Kapolri dan Panglima TNI Usut Penembakan 3 Polisi
Saya bersama dengan Bapak Panglima TNI sepakat melakukan investigasi dan menuntaskan hal-hal yang ditemukan di lapangan
DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU TNI ke Paripurna
Kita sudah mengundang semua stakeholder dan terakhir juga kita telah menyelesaikan rapat Panja
Dave Laksono: Seluruh Fraksi di Komisi I Setuju RUU TNI Diparipurnakan
Seluruh fraksi di Komisi I DPR menyetujui RUU TNI dibawa ke Tingkat II atau Paripurna. Sehingga proses pembahasan akan berjalan lancar.
Budi Gunawan Minta Hukum Berat Bagi Oknum TNI Pelaku Penembakan 3 Polisi
"Kita sudah sampai kepada Panglima dan Kapolri, harus melakukan tindakan yang tegas. Proses hukum berikan hukuman yang terberat tanpa pilih kasih
Komnas HAM Minta Kaji Ulang Rencana Perluasan Kewenangan TNI-Polri
Komnas HAM mengusulkan adanya revisi terhadap delapan pasal dalam RUU Kepolisian dan lima pasal dalam RUU TNI.
Panglima TNI Sebut UU TNI Belum Pernah Direvisi
Agus menegaskan, pentingnya revisi UU agar peran dan fungsi TNI tetap relevan dengan kebijakan dan keputusan negara.
Fraksi Golkar Mencermati DIM Revisi UU TNI
Nurul menjelaskan bahwa ada sejumlah pasal yang menjadi perhatian utama yaitu Pasal 3, Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53.
DPR Puji Sikap Tegas Panglima TNI
Menurut Benny K Harman langkah Panglima TNI merupakan bukti nyata bahwa institusi tersebut tetap konsisten dalam menjaga cita-cita reformasi.
