Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto memastikan hasil rekapitulasi nasional akan selesai tepat waktu yakni 20 Maret.
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut pengunduran diri Mahfud Md dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) sebagai contoh yang baik.
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sudah merestui calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD untuk mundur dari jabatan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (Menko Polhukam).
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa rakyat Indonesia berharap bakal calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD. tak mundur dari posisinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI.
Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD selesai bekerja dan menghasilkan 55 rekomendasi bersifat jangka pendek dan jangka panjang yang nantinya dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD bersama Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono meninjau langsung puncak Latihan Gabungan TNI Dharma Yudha 2023 di Puslatpur Marinir 5 Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Selasa.
Ditegaskan pula bahwa arahan langsung kepada PPATK hanya boleh diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo, dan setiap upaya intervensi kepada PPATK harus disalurkan terlebih dahulu melalui Menkopolhukam
Menkopolhukam Mahfud MD mengajak semua pihak, khususnya bagi alumni Universitas Islam Indonesia agar mendukung calon presiden dibawa dengan suasana santai bukan dengan bermusuhan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan perbedaan hitung-hitungan uang negara yang dipinjam obligor/debitur BLBI bakal diselesaikan Satgas BLBI sampai penghujung masa tugas mereka pada akhir 2023
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memastikan tidak ada politisasi hukum terkait ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.