penyadapan harus benar-benar terbatas pada kasus-kasus pidana berat dan korupsi melalui proses perizinan yang jelas, untuk memastikan tidak terjadi penyadapan sewenang-wenang
Ketua DPR RI, Puan Maharani menekankan, pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak sipil masyarakat Indonesia. Terutama, dalam kolaborasi antara negara dan industri.
Komisi X DPR RI mengingatkan, pentingnya prinsip transparansi dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Semua itu, demi mencegah kecurigaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil seleksi SPMB.
Bahlil menyatakan bahwa sebelum pengambilan keputusan, ia bersama tim telah melihat langsung kondisi Pulau Gag, termasuk kondisi lingkungan laut dan reklamasi.
Wali Kota Banjarbaru, Subhan Nor Yaumil, dalam amanatnya menegaskan bahwa SPMB 2025 harus menjadi sarana pemerataan pendidikan, bukan pemicu ketimpangan
Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan memastikan bahwa Nagita Slavina, istri Raffi Ahmad, masih boleh menerima endorsement atau mengiklankan produk tertentu.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan kecerdasan buatan (AI) oleh media baik dalam proses penyusunan informasi maupun penyampaian informasi.
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai Pemerintah tidak transparan karena IDI belum menerima rilis RUU Kesehatan terbaru sebelum disahkan menjadi UU Kesehatan.